AMBON Poslintastimur.com – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menunjukkan ketegasan yang tak main-main dalam menyikapi hasil pemeriksaan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pemeriksaan tersebut menyoroti adanya kelemahan signifikan dalam pengelolaan keuangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Gaya dan cara kerja Walikota Ambon , Bodewin Wattimena dalam mengelola tata pemerintahan di kota Ambon terbilang cepat Visioner , inofatif , fleksibel , dan transparansi , namun cara kerja walikota ini , tidak bisa di imbangi oleh PJ sekertaris kota Ambon Robby Sapulete .

Sebab faktanya Walikota Ambon sudah mengingatkan terkait hal ini jau jauh hari untuk setiap OPD bisa dapat memahami tata kelola keuangan daerah , namun peringatan walikota sepertinya tidak direspon oleh sekertaris kota Ambon ( Tidak Becus ) , sehingga alhasil kesiapan data pada OPD , dan lemahnya pemahaman teknis di banyak unit kerja memberi ruang bagi BPK dalam menilai tata kelola keuangan di tubuh OPD kota Ambon yang dinilai telah membuat malu walikota Ambon.

Menyikapi hal tersebut , ” Dalam Apel Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar pada Senin, 6 Oktober 2025, Wali Kota secara lugas memerintahkan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon untuk segera mengambil tindakan drastis.

Yang mana perintah tersebut adalah mendesain dan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara menyeluruh.
” Pelatihan ini diwajibkan bagi seluruh Pimpinan OPD dan Sekretaris Dinas dengan tujuan meningkatkan pemahaman teknis dan administratif dalam tata kelola keuangan daerah.

Kekecewaan Wali Kota Ambon Wattimena memuncak setelah menerima laporan awal BPK yang memperlihatkan rendahnya kesiapan data dan lemahnya pemahaman teknis di banyak unit kerja, karena jauh sebelum BPK masuk dan memeriksa , Walikota sudah berkali-kali mengingatkan seluruh OPD agar memastikan semua data yang diminta BPK disiapkan.

Tapi hasil pemeriksaan awal menunjukkan masih banyak OPD yang belum siap. Ini hal yang sangat memalukan bagi pemerintah kota,” tegas Wattimena .

Bodewin menjelaskan bahwa , akar masalahnya bukan sekadar pada ketidaklengkapan dokumen, melainkan pada pemahaman mendasar tentang administrasi keuangan.

“Hal-hal teknis administratif tentang pengelolaan keuangan pun tidak bisa disiapkan dengan baik. Karena itu, saya minta kepada Pak Sekretaris Kota agar segera dibuat pelatihan bagi seluruh Kepala OPD, Sekretaris Dinas, dan pejabat terkait.

Semua harus paham mekanisme pengelolaan keuangan,” Bodewin menegasakan bahwa , tidak ada lagi toleransi bagi pejabat yang tidak kompeten dalam mengelola anggaran pada setiap OPD , Ungkap Bodewin.

( Erol )