Ambon Poslintastimur.com – Hari ini kamis 12/6/25, ” masyarakat Hatiwe basar melakukan demo besar besaran di kantor negeri Hatiwe Basar , atas berbagai persoalan yang sementara terjadi akibat tidak ada transparansi angaran pendapatan dan belanja di negeri hatiwe besar
Terpantau oleh wartawan Tim Ka’Lau Ka’Dara news Group, ” Amukan masyarakat negeri hatiwe besar terjadi karena masyarakat tidak menemukan keterbukaan soal pengelolaan ADD dan DD oleh pemerintah negeri hatiwe besar
Selain itu yang menjadi subtansi persoalan sehingga aksi masa melakukan demo yang berujung pada adu mulut antara aksi masa dengan PJ negeri Hatiwe Besar Hasan Ultah , bersama saniri negeri yang berkaitan dengan persoalan surat pemberitahuan dari masyarakat Hatiwe besar , ” karena surat yang mereka layangkan kepada pemerintah kota dan pemerintah negeri bersama saniri negeri menyangkut persoalan mata rumah tindak di tindak lanjuti ” sehingga membuat masyarakat pun melakukan aksi demo didepan kantor negeri hatiwe besar kamis 12/6/25.
Dalam aksi demo dimaksud , masyarakat yang melakukan orasi meminta PJ negeri hatiwe besar Hasan Ulath untuk angkat kaki keluar dari negeri hatiwe besar .
( Dialeg Ambon ) , woe Katong masyarakat Hatiwe besar seng butuh se , se capat kaluar angka kaki dari Katong pung negeri , Katong masyarakat seng parcaya se, ucap salah satu orator demo yang diketahui bernama Helmi
Dalam aksi Helmi bersama masa aksi meminta untuk bapak walikota Ambon segera mencopot PJ negeri hatiwe besar karena dia sudah meresahkan masyarakat Hatiwe Basar , dia sudah biking susah masyarakat negeri , dia jua ini yang biking rusak negeri ini , ucap Helmi.
Lanjutnya Helmi bahwa , sebagai anak adat Beta meminta kepada walikota Ambon capat kasi kaluar dia dari Katong negeri , Katong tar butuh dia , Katong minta walikota copot dia karena dia ini yang biking susah masyarakat sampe masyarakat paling susah , dia dengan saniri negeri yang biking sampe masyarakat asli seng dapa Tampa tinggal di Katong negeri , malah orang luar yang tinggal paling banyak di Katong negeri tegas Helmi kembali dengan nada sinis .
Sambung Helmi bahwa , ” bapak walikota , Katong akan biking surat tembusan untuk ketua saniri negeri , lalu kantor ini Katong akan tutup sampe ada raja defenitif di Katong negeri ” tegas Helmi kembali .
Selain mempersoalkan masala surat , ” masa aksi juga menyampaikan kekecewaan mereka terkait sejumlah persoalan yang di alami di negeri seperti persoalan pendapatan galian C yang dikelola oleh pihak ketiga dalam hal ini saudara Wilson yang mana pendapatan bagi hasil dari pihak pengelola kepada pemerintah negeri tidak transparan kepada masyarakat , apalagi diketahui bahwa pajak kepada pemerintah negeri dari galian C yang diberikan dari pihak ketiga sangat besar bersama angaran bagi hasil tidak transparan , menjadi puncak kemarahan masyarakat Hatiwe besar.
Bagi mereka sekian tahun ini pemerintah negeri tidak pernah menyampaikan hasil pendapatan galian C secara terbuka bagi masyarakat Hatiwe Basar , selain galian C sejumlah angaran yang digelontorkan buat Masyarakat sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 ini tidak dapat di buktikan oleh pemerintah negeri , seperti pengelolaan motor body atau yang dikenal dengan jaring bobo yang di peruntukan bagi masyarakat tidak terkelola secara transparan dan beberapa program lainya .
Selain itu masa aksi melalui saudara Helmi juga manyampaikan terkait pemberian bantuan sebesar 300 ribu rupiah bagi masyarakat yang tidak diberikan sehingga dirinya mempertanyakan angaran itu dikemanakan jangan sampe angaran ini sudah makan Pancuri akang , teriak aksi masa saat Helmi berorasi .
Dalam proses adu mulut antara masyarakat dan pemerintah negeri maupun saniri negeri pihak pemerintah negeri menyepakati untuk melakukan pertemuan terbuka terbatas antara perwakilan masyarakat negeri hatiwe besar dan saniri negeri maupun pemerintah negeri
Masyarakat Minta Kepada Walikota Ambon
Pantauan wartawan tim Ka’Lau Ka’ Dara news grop , ” Dalam pertemuan dimaksud telah di bicarakan subtansi persoalan yang berkaitan dengan mata rumah yang telah termuat dalam surat yang telah disampaikan oleh masyarakat, namun dalam pertemuan terbatas tersebut tidak ditemukan titik temu akibat penjelasan pihak pemerintah negeri dan saniri yang dinilai mengambang , dan juga tidak bisa menunjukan bukti bukti pengelolaan angaran ADD dan DD serta pendapat dari galian C dan juga sejumlah angaran yang diperuntukkan oleh masyarakat dalam tahun berjalan sejak 2019 hingga tahun 2025 .
Selesai itu dalam pertemuan dimaksud pemerintah negeri juga tidak dapat memastikan waktu pertemuan kembali dengan masyarakat sehingga membuat mereka keluar dari kantor negeri .
Setalah keluar dari kantor negeri , aksi masa pun masi melanjutkan aksi demo karena jawab yang diterima tidak memuaskan , selang beberapa menit , masa aksi pun melanjutkan perjalan menuju lokasi galian C yang dikelola oleh pihak ketiga dalam hal saudara Wilson , ” sampainya masa aksi dilokasi galian C , masa aksi pun melakukan penutupan lokasi galian C untuk pihak pengelola tidak boleh melakukan aktifitas pengalian sampe masala ini selesai.
Perlu diketahui bahwa Helmi juga menyampaikan bahwa , pihak ketiga yang mengelola Galian C setiap setiap bulanya menyetor kepada pihak pemerintah negeri sebesar 40 juta rupiah .
untuk memastikan kebenaranya , masa aksi pun menanyakan hal tersebut kepada pengelola , dalam penyampainya , Wilson mengatakan bahwa , estimasi anggaran setiap trek yang melakukan pengambilan pasir dengan tarif sebesar Rp 25.000 sampai 30.000 ribu rupiah per trek setiap harinya , namun dirinya tidak menjelaskan berapa setoran setiap bulanya kepada pemerintah negeri , namun dirinya mengatakan bahwa , pihak pemerintah negeri berhutang kepada dirinya sebesar 100 juta rupiah untuk membayar insentif di pemerintah negeri , kata Wilson .
Lanjutnya Wilson juga bahwa , untuk biaya hutang ini , Beta belum melakukan penyesuaian perhitungan , sehingga belum bisa memastikan apakah biaya hutang ini sudah lunas atau masi ada beberapa puluhan juta atau bahkan dirinya yang sudah berhutang kepada pemerintah negeri , itu yang belum bisa dipastikan . Ucapnya
Tambah Wilson juga , ” Sementara untuk pembayaran pajak tahunan untuk pemerintah negeri , Wilson sebagai pihak pengelola telah membayar pajak sebesar 400 juta rupiah kepada pemerintah negeri hatiwe besar , dan untuk pemerintah kota Ambon sebesar 100 juta rupiah , tegasnya .
( Erol )
